kebijakan di bidang sdm

MAKALAH

EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN DIBIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

                                               

 

DOSEN PENGAMPU: 

Dr. Hj. MUAZZA, M.Si

DISUSUN OLEH: 

KELOMPOK 1

               

          RISKA WULAN DARI                            A1A110036 

CHRISTARIA HUTABARAT                   A1A110064

CRISTINA BR GURNING                      A1A110066

HERNOVIA LISA                                    A1A110076

AINIAH                                                     A1A110050

MUHAMMAD ALFIKRI                         A1A110004

PENDIDIKAN EKONOMI

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS JAMBI

2011/2012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan nasinal dan global yang selama ini kita abaikan. Selain itu sumber daya manusia itu sendiri juga berpengaruh dalam pembangunan ekonomi. Banyak sekali pembahasan yang dapat dibahas dalam makalah sumber daya manusia ini. Adapun baik ruang lingkupnya, peran dan fungsinya, pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia, selain itu mengenai isu yang sedang dibicarakan saat ini yaitu bagaimana permasalahan dan kebijakan tentang sumber daya manusia itu sendiri dalam implementasi pembangunan ekonomi. Maka dari itu penulis akan membahas mengenai permasalahan dan kebijakan sumber daya manusia secara menyeluruh dan akan mendeskripsikan mengenai pembahasan tersebut.

1.2  Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut:

1.2.1 Apa saja permasalahan sumber daya manusia dalam situasi ekonomi sekarang ?

1.2.2 Bagaimaimanakah kebijakan yang dapat diterapkan dalam permasalahan Sumber     Daya Manusia ?

1.3  Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah diantaranya sebagai berikut:

1.3.1   Untuk mengetahui permasalahn sumber daya manusia

1.3.2   Untuk mengetahui kebijakan dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Permasalahan dalam Bidang Sumber Daya Manusia

Seperti yang kita ketahui bahwa, sumber daya manusia adalah sebagai agent of development. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia merupakan modal utama dalam menjalankan pembangunan. Dalam menjalankan pembangunan tentulah sumber daya manusia memiliki peran dan fungsi dalam pembangunan tersebut yakni adalah sebagai faktor produksi yaitu sebagai tenaga kerja dan sebagai proses produksi yang harus dapat berfungsi dengan optimal. Dengan demikian, maka agar pembangunan dapat berjalan dan dapat dinikmati oleh manusia tersebut maka haruslah pula sumber daya manusia itu memiliki modal dan mutu modal untuk mencapai tujuan pembangunan.  Ada empat jenis modal yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia, yaitu:

·      Intellectual capital

·      Social capital

·      Moral and mental capital

·      Material capital

Modal diatas harus dimiliki oleh setiap sumber daya manusia agar dapat mencapai tujuan pembangunan agar dapat mengelola sumber daya yang ada. Untuk tercapainya modal manusia yang berkualitas, maka perlu dilakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia itu. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, perbaikan gizi dan kesehatan, migrasi dan urbanisasi, serta perbaikan kebijakan atas ketenagakerjaan. Sedangkan pemberdayaan sumber daya manusia harus mencakup unsur konseptual yakni mengenai kebijakan, unsur sinergis yakni bagaimana mendayagunakan semua sumber daya, dan unsur komprehensif menyangkut modal manusia.

Selain itu, sumber daya manusia juga diharapkan mampu menggali dan mengetahui pula kapasitas, potensi atau kemampuan sumber daya manusia itu pula sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan dengan implikasi berupa hasil pembangunan yang diperoleh dapat maksimal, optimal dan bermutu. Kapasitas sumber daya manusia juga harus dikembangkan dengan baik, diantaranya yaitu pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam hal memobilisasi sumber daya, mengakses informasi, menganalisis situasi, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan public, mengembangkan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan dapat diupayakan berjalan dengan apik disertai dengan hasil yang optimal.

Namun, untuk mencapai hal tersebut diatas tentulah akan ada rintangan dan hambatan yang berupa permasalahan-permasalahan dalam bidang sumber daya manusia tersebut. Hal ini tentu saja terjadi bukan hanya pada sumber daya manusia itu sendiri, tetapi hal ini tentu lebih terkonsntrasi atau terpusat kepada sumber daya manusia. Alasannya adalah karena tanpa manusia pembangunan tidak akan berjalan sebab manusia lah subjek pembangunan. Artinya semua kegiatan itu tercipta dan terlaksana karena ada manusia dan atas dasar usaha manusia yang menjalankannya. Oleh sebab itu, permasalahan yang menyangkut tata dan perikehidupan manusia adalah ada pada manusia itu sendiri.

Oleh karena dalam proses pembangunan yang dibangun adalah terdiri atas sektor-sektor sedangkan manusia adalah subjek dan penikmat pembangunan, sehingga semua sumber daya pendukung lain akan berkualitas dan berpotensi serta dapat didayagunakan hanya oleh manusia, maka tentulah dalam menjalankan pembangunan akan terdapat hambatan berupa permasalahan yang tentu pokok utama terjadi pada manusia itu sendiri.

Oleh sebab itu secara umum  permasalahan dalam bidang sumber daya manusia itu sendiri dapat dikelompokkan atas sektor-sektor dalam pembangunan diantaranya adalah dari segi ekonomi, industry, pertanian, keuangan, kesehatan dan pendidikan.

1)      Permasalahan sumber daya manusia dibidang ekonomi

Permasalahn di bidang ekonomi meliputi pengangguran, upah, inflasi, dan kemiskinan.

a)    Pengangguran, terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Masalah pengangguran dan setengah pengangguran tersebut di atas salah satunya dipengaruhi oleh besarnya angkatan kerja. Angkatan kerja dengan kualitas yang masih rendah dan akibat keadaan kesempatan kerja.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain. Kemudian, disebabkan pertambahan angkatan kerja baru jauh lebih besar dibanding pertumbuhan lapangan kerja produktif yang dapat diciptakan setiap tahun.

Di luar pengertian tersebut, terdapat sejumlah besar penganggur yang dalam konsep ekonomi termasuk dalam kualifikasi pengangguran terselubung (disguised unemployment), yakni tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya disebabkan lemahnya permintaan tenaga kerja. Konsep lainnya adalah under employment, yakni tenaga kerja yang jumlah jam kerjanya tidak optimal karena ketiadaan kesempatan untuk bekerja.

b)     Tingkat upah, dalam pengupahan berhubungan dengan keanekaragaman upah yang diterima sumber daya manusia. Adapun pengupahan yang berbeda diterima sumber daya manusia ini dapat terjadi tergantung produktivitasnya. Ketika produktivitas yang dihasilkan sumber daya manusia itu sendiri rendah hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat upah dan ketika pengahasilan rendah sumber daya  manusia juga dihadapkan dengan asumsi sedikitnya faktor gizi.

c)      Kemiskinan, adalah suatu keadaan dimana setiap SDM tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Adapun yang dikategorikan masyarakat dalam kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan dibawah upah minimum, hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan , memiliki tempat tinggal yang dibawah layak tinggal . Kemudian kebutuhan dalam kesehatan, pendidikan dan rekreasi yang tidak dapat dipenuhi. Ketika sumber daya manusia berada dalam kondisi keterbelakangn , mengakibatkan daya utuk investasi khususnya dalam bidang pendidikan sangat rendah, kemudian tidak memungkinkan memiliki daya untuk saving , sehingga sudah pasti dan tentu mempengaruhi kualitas SDM yang akan berimplikasi terhadap pendapatan yang semakin rendah.

d)     Inflasi, adalah kenaikan harga umum secara terus menerus. Inflasi menjadi masalah yang berkaitan dengan SDM karena kenaikan harga secara terus menerus dapat mempengaruhi daya beli SDM terhadap kebutuhannya. Jika daya beli SDM rendah maka dalam memenuhi kebutuhannya akan mempengaruhi tingkat gizi yang mengarah pada kesehatan SDM. Ketika mengarah pada kesehatan ini akan mempengaruhi kualitas kerja SDM itu sendiri.

2)      Permasalahan SDM dibidang pertanian

Negara kita adalah negara yang kaya akan hasil alam yang dapat dimanfaatkan di bidang pertanian. Walaupun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, namun tidak dapat disepelekan keberadaan aktivitas pertanian. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, sepertinya pembangunan sumber daya manusia di bidang pertanian sangatlah penting. Komoditi pertanian yang dihasilkan juga akan tergantung oleh sumber daya manusianya disamping faktor alam.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian terus dilakukan oleh pemangku kebijakan (stakeholder) dalam hal ini adalah Departemen Pertanian RI. Pembangunan di sektor pertanian meliputi peningkatan kualitas SDM petani melalui penyuluhan tata cara bertani yang baik, merupakan program DEPTAN dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pertanian pada para petani.

Bidang usaha yang paling maju di Indonesia adalah bidang pertanian. Maju dalam arti paling dahulu diusahakan, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha itu paling banyak, serta pengalaman bangsa Indonesia di bidang ini tentunya paling banyak (I Made Sandy, 1985:107).Di dalam usaha tani kita mengenal istilah 1) petani pemilik, yaitu petani yang mengusahakan sendiri tanahnya. 2) petani penggarap yaitu petani yang mengusahakan tanah orang lain atas dasar bagi hasil. 3) buruh tani ialah orang yang menyewakan tenaganya untuk usaha pertanian.

Permasalahan ini terletak pada bagaimana sumber daya manusia dalam pertanian khususnya petani itu di segi kualitas dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang kurang cukup. Petani masih banyak yang bertani dengan metode tradisional yang tidak modern yang sudah pasti mengurangi hasil produksi , selain didukung oleh kurangnya kebijakan pemerintah. Meskipun telah ada upaya pemerintah dalam mengatasi hal itu, namun perilaku petani juga menjadi masalah penting. Pemerintah yang melakukan penyuluhan, menyumbang peralatan mesin, subsidi pendukung pertanian, tetapi kadang kala setelah penyuluhan berakhir banyak para [etani yang kembali pada metode tradisional dengan menelantarkan peralatan modern tadi.

3)      Permasalahan SDM dibidang kesehatan

Keadaan masa depan masyarakat Indonesia yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lungkungan dan dengan perilaku hidup sehat baik jasmani, rohani, maupun sosial dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Keinginan tersebut dirumuskan dalam visi pembangunan kesehatan Indonesia, yaitu Indonesia Sehat 2025. Namun, pada kenyataannya masih banyak data yang mengtakan bahwa SDM tidak dapat memenuhi asupan gizi yang mengakibatkan rendahnya kesehatan SDM .hal ini dapat mempengaruhi prodiktivitas kerja .

Selain dari segi penduduk, dari segi tenaga kerja kesehatan pula terdapat 3 simpul permasalahan SDM Kesehatan yaitu (1) masalah keterkaitan antara tugas jabatan dengan kompetensinya, (2) masalah pengelolaan yang variatifkhususnya dalam bidang reward, yang tergantung pada kemampuan daerah, dan (3) masalah ketidakseimbanganantara rekruitmen, pendayagunaan dan pembinaan di berbagai daerah khususnya daerah terpencil.

4)      Permasalahan SDM dibidang pendidikan

Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, pendidikan adalah modal utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia akan berlipat daya guna bila dikelola dan diatur oleh sumber daya manusia yang terdidik dan ahli di bidangnya melalui pengajaran. Hal ini sudah dibuktikan oleh Indonesia dalam rentang sejarah selama ini, bahwasannya Indonesia memang punya kemampuan yang unggul. Sudah saatnya Indonesia berpikir keras sekaligus bertindak nyata dalam memajukan pendidikan.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, faktor pendidikan adalah faktor utama untuk mencetaknya. Untuk itu pelaku-pelaku pencerdas generasi bangsa ini adalah mereka yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Keberadaan guru dan dosen memegang peranan penting dalam proses pembelajaran masyarakat. Dari kerja keras guru dan dosen yang profesional maka tidak mustahil jika hasil yang dicapai juga akan baik bagi peningkatan sumber daya manusia.Tidak lepas dari kode etik profesi pendidik, dalam kode etik profesi guru poin kedua disebutkan bahwa guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, maka tuntutan yang demikian itu menjadi kewajiban seorang guru untuk melaksanakannya. Guru memegang teguh prinsip ini, sehingga apa-apa yang dilakukan guru dapat menjadi suri tauladan bagi muridnya. Selain itu materi yang diberikan guru benar-benar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

2.2 Kebijakan dalam Bidang Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan dalam bidang sumber daya manusia tersebut yang menjadi penghambat bagi pembangunan maka harus ada kebijakan-kebijakan yang menunjang dan dalam diupayakan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan dalam bidang sumber daya manusia secara umum adalah kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan ini meliputi diantaranya:

1.      Sistem analisa pengangguran

2.      Peranan sektor bisnis dalam kebijaksanaan ketenagakerjaan

3.      Pelayanan kelompok masyarakat dan tenaga kerja

4.      Informasi pasar kerja dan jabatan

5.      Menganalisa alat kebijakan ekonomi, yakni fiscal, moneter, dan anggaran belanja

Kemudian, selaras dengan permasalahn diatas, maka diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahn diatas secara lebih spesifik, yakni akan dirumuska dalam kebijakan berikut ini:

1)      Kebijakan Mengenai Permasalahan SDM dalam Bidang Ekonomi

Kebijakan yang diupayakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan SDM di bidang ekonomi adalah:

1.        Penanggulangan masalah kemiskinan

              Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.

2.      Penangggulangan masalah keterbelangkangan

              Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.

3.  Penanggulagan masalah pengangguran dan kesempatan kerja.

              Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.

4. Penanggulangan masalah kekurangan modal

Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.

         Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

a)      Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi,             sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.

b)      Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public,    seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.

c)      Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan   masyarakat

2)      Kebijakan Mengenai Permasalahn SDM dalam Bidang Pertanian

a)      Peran Pendidikan Tinggi Pertanian dalam Pembangunan (Pertanian dan Perdesaan). Pendidikan tinggi pertanian Indonesia telah sejak lama berperan dalam pengembangan sumberdaya manusia serta telah memberikan sumbangan nyata dalam mendukung perkembangan pertanian dan perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya.  Sejarah telah menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara penyelenggaraan pendidikan tinggi pertanian dan perkembangan kegiatan pertanian.  Demikian juga untuk kondisi saat ini, seperti yang telah dikemukakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya pendidikan tinggi dapat berperan aktif mendukung pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan dalam: 1) Mengembangkan SDM berkualitas, 2) Mendukung pencapaian keamanan dan ketahanan pangan, 3) Mendukung perkembangan agribisnis, 4) Melakukan penemuan, pengembangan dan penerapan IPTEKS, 5) Berperan serta dalam menjaga dan memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup.  Kelima hal itu dapat diimplementasikan melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pemberdayaan masyarakat oleh Perguruan Tinggi.

b)      Pembinaan SDM Pertanian

Dalam upaya mengatasi permasalahan rendahnya kualitas SDM pertanian baik petani dan keluarga maupun petugas teknis penyuluh pertanian yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi kerja petugas teknis/penyuluh pertanian melalui penyelenggaraan pelatihan.  Pelatihan diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan ditingkat BPP/lapangan, diharapkan dengan ditingkatkannya kompetensi kerja petugas maka akan meningkatkan pula kualitas pelayanan terhadap petani dan keluarganya/poktan.

Pembinaan SDM pertanian selama kurun waktu tahun 2004 telah dilaksanakan dan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

        1.  Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat)

a.     Diklat Petugas Teknis/Penyuluh Pertanian

b.    Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura

c.    Proyek Pembinaan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

d.   Proyek Pengembangan Kelembagaan Agribisnis dan SDM

e.    Program Pendidikan Keterampilan pada Pendidikan Kesetaraan (PPKFPK) bagi Pelaku Agribisnis Masyarakat Pedesaan

      2.    Penyuluhan Pertanian

                        3.   Pembinaan Kelembagaan Pertanian.

3)      Kebijakan Mengenai Permasalahan SDM dalam Bidang Kesehatan

Untuk mempercepat capaian sasaran Kementerian Kesehatan RI telah merespon menyusun Roadmap  Reformasi Kesehatan Masyarakat  yang berisikan Prioritas Reformasi Kesehatan 2010-2014, terdiri dari: (1) Jaminan Kesehatan Masyarakat, (2) Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan   kepulauan/DTPK (3) Ketersediaan obat dan alat kesehatan di setiap fasilitas kesehatan serta pengembangan obat tradisional/jamu (4) Reformasi birokrasi pembangunan kesehatan, (5)  Bantuan operasional kesehatan, (6) Penanganan daerah bermasalah kesehatan, (7) Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World Class Hospital).

Sebagai implementasi strategis reformasi dalam bidang kesehatan dikeluarkannya Undang-undang RS No. 44/2009 di mana rumah sakit mempunyai tugas  memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan fungsi (1) penyelenggaraan pelayanan   pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RS (2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan  perorangan  (3) penyelenggaraan Diklat SDM  dan (4) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan. Pengembangan strategi yang lain adalah pengembangan mutu pelayanan gerakan global secara  universal dengan pengembangan mutu yang semula ke arah kualitas menuju  paradigma  “quality and safety” melalui pemberian pelayanan yang akuntabel melalui proses good corporate  governance facility management and  safety  dengan proses (1) governance, leadership, and direction, (2) staff qualifications and education, dan (3) management of  communication  and information.

Sedangkan untuk proses good clinical governance dikembangkan melalui sistem pengembangan ( 1) quality improvement  and safety, (2) prevention and control of infections, (3) access and continuity of care, (4) patient and family rights (5) assessment of patients, (6) care of patients, (7) anesthesia and surgical care, (8)medication management and use, (9) patient and family education. Dengan strategi tersebut diharapkan akan menghasilkan outcome berupa safe and quality  health  care.Dengan adanya tantangan dan regulasi, sekarang ini, menjadi isu hangat setiap rumah sakit yang ingin diakui berstandar internasional harus  menjalani Akreditasi Joint Commission International (JCI).

4)      Kebijakan Mengenai Permasalahan SDM dalam Bidang Pendidikan

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber days manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu Negara. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, adalah:

a)      Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan.

b)      pendidikan memungldnkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya.

c)      Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.Dengan demikian tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat menjaminperbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan masyarakat.

Menyadari pentingnya peran pendidikan, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kebijakan pemerintah melalui program pendidikan. Program-program utama bidang pendidikan di Indonesia adalah :

a.    Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, dengan titik berat :

• Peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan      dasar.

• Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta meningkatkan

   kualitas pendidikan.

• Penyediaa tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

b.      Program pendidikan menengah, dengan titik berat :

• Peningkatan penyediaan layanan pendidikan menengah guna menyerap naiknya

lulusan pendidikan dasar.

• Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta meningkatkan

   kualitas pendidikan.

• Penguatan pendidikan vokasi melalui sekolah/madrasah umum dan kejuruan.

  

c.       Program pendidikan tinggi, dengan titik berat

• Peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa.

• Peningkatan otonomi dan desentralisasi pendidikan tinggi.

• Peningkatan peluang dan kesehatan organisasi pendidikan tinggi.

d.      Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan titik berat :

• Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta

   didik.

• Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap jenis, jalur

   dan jenjang pendidikan.

• Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pendidik dan tenaga

   kependidikan.

• Pelembagaan system standarisasi dan sertifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.bagi sumber daya manusia yang berekonomi lemah dapat menempuh pendidikan dengan beaasiswa atau program bantuan lainnya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

            Bahwa dalam setiap kegiatan dalam kehidupan manusia pasti akan memiliki permasalahan yang berbeda frekuensinya, ada yang rendah, sedang sampai pelik. Masalah itu timbul pada dasarnya adalah pada diri manusia itu sendiri kemudian merambah secara keseluruhan pada faktor penunjangnya tersebut. Oleh sebab itu di perlukan upaya pemecahan masalah tersebut yang berupa kebijakan yang harus diambil, karena permasalahan bukan lagi mengenai individu melainkan komunitas masyarakat.

            Seiring dengan pembangunan nasional yang dijalankan berdasar sektor-sektor atas daerah masing-masing tentu permasalahan khususnya dari bidang sumber daya manusia  yang ditimbulkan juga akan cukup berbeda, tetapi dalam makalah ini tim penyusun berusaha menyajikan permasalahan itu tetap berdasar atas sektor namun secara umum. Permasalahan sumber daya manusia itu pula dikelompokkan dari segi ekonomi, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun masih banyak permasalahan sumber daya manusia di sektor kegiatan lain, tetapi tim penyusun berusaha menyajikan secara umum dan secara hal yang sangat mendasar dan berpengaruh dalam kehidupan.

            Adapun kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah adalah yang secara umum dan secara khusus berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3.2 Saran

Adapun tindkan yang telah diupayakan oleh pemerintah seyogyanya telah cukup baik, tetapi juga diperlukan kesadaran manusia itu sendiri untuk ma uterus berkarya demi kemajuan yang lebih baik.